BPJPH ke LIPI: 5 area potensial sinergi produk halal UMK

Sertifikat Halal

Menerima audiensi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemeterian Agama memaparkan setidaknya lima area potensial yang dapat dioptimalkan dengan melakukan kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH).

“Kami sangat mengapresiasi inisiasi LIPI untuk bersinergi dengan BPJPH dalam upaya penguatan produk halal UMK ini. Ada sejumlah area potensial yang dapat kita kerjasamakan. Dan memang selama ini, itulah yang kita bangun. Yaitu bersinergi dan berbagi fungsi dengan kementerian/lembaga terkait untuk bersama-sama melaksanakan komitmen bersama untuk memperkuat produk halal UMK,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH Mastuki, seperti dilansir halal.go.id.

Menanggapi hal itu, Mastuki memaparkan sejumlah area potensial yang dapat dijadikan fokus kerja sama LIPI dan BPJPH dalam bidang JPH.

“Yang pertama, kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan pelaku UMK yang dilakukan dengan pembinaan yang spesifik pada ranah pemanfaatan teknologi untuk membantu produk UMK naik kelas dan semakin berdaya saing. Misalnya untuk UMK berorientasi ekspor seperti yang sedang kami siapkan dengan Kementerian Perdagangan,” terang Mastuki.

Yang kedua, lanjutnya, LIPI dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang nantinya membantu BPJPH dengan berperan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian produk dalam proses sertifikasi halal.

“Area potensial berikutnya, dan ini juga kami sampaikan ke perguruan tinggi, adalah penelitian di bidang halal. Misalnya riset untuk mendapatkan alternatif bahan-bahan halal dari aneka ragam sumber daya alam kita. Bahan halal adalah hulu dari proses produk halal, sehingga ketersediaannya menjadi sangat krusial dalam upaya percepatan sertifikasi halal produk UMK.” lanjut Mastuki.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid. Menurutnya, di samping membantu pengembangan substitusi bahan halal, riset juga dapat membantu produk UMK dari sisi supply-chain sehingga peluang market produk UMK semakin baik dan berdaya saing tinggi.

“Jika ada konsepsi supply chain produk UMK tentu akan lebih baik lagi. Dan ini penting karena kita tahu saat ini penelitian di bidang halal ini sudah mulai diperhatikan oleh dunia,” kata Lutfi Hamid.

Sementara itu, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, Sri Ilham Lubis, menambahkan bahwa penguatan produk UMK dapat dilakukan secara lebih spesifik pada pembinaan dalam pemanfaatan teknologi untuk produk UMK berorientasi ekspor. Hal itu penting mengingat peluang ekspor produk halal Indonesia masih sangat terbuka lebar.

“Salah satu contohnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umroh yang ada setiap tahun, juga untuk ekspor ke berbagai negara lainnya,” jelas Sri Ilham.

Sri Ilham juga mengatakan bahwa kerja sama dapat diperluas dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan laboratorium, baik laboratorium LIPI maupun laboratorium BPJPH, untuk berbagai kepentingan JPH.

“Laboratorium halal juga kita perlukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di mana di dalamnya terdapat layanan one-stop-service yang bertujuan agar pencatatan produk-produk halal untuk barang buatan dalam negeri dapat dilakukan dengan lebih cepat, ” imbuh Sri Ilham.

Sedangkan untuk pendirian LPH, Sri Ilham menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PP 39/2021, penetapan pendirian LPH dilakukan BPJPH melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi dilakukan terhadap LPH yang telah memenuhi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung. Untuk itu, ia mempersilakan LIPI untuk dapat segera mengajukan permohonan akreditasi LPH kepada Kepala BPJPH.

Sebelumnya Kepala Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi (PPII) LIPI, Yan Rianto, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan BPJPH dalam JPH, khususnya penguatan sektor produk halal UMK.

“Kami juga mempunyai tugas pemberdayaan UMKM dan mengoperasikan seluruh laboratorium riset yang ada di LIPI. Tentu ini bisa dikonversikan dalam bentuk layanan yang membantu UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal di BPJPH,” ungkap Yan Rianto.

Pertemuan yang berlangsung secara virtual itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, penyiapan nota kesepahaman kerja sama atau MoU sekaligus Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berisi klausul kesepakatan kerja sama secara lebih teknis antara LIPI dan BPJPH.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply