Inilah hasil ijtima MUI tentang pinjaman online

Fintech

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, telah ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11).

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Pinjaman Online (Pinjol) adalah sebagai berikut, seperti dilansir dari mui.or.id:

Ketentuan hukum pinjaman online

  1. Pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
  2. Sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram.
  3. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
  4. Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Atas dasar hasil pembahasan, Ijtima Ulama merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, Polri, dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.

2. Pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan.

3. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara menanggapi itu, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, sistem keuangan di Indonesia masih menganut dual system sehingga masih memungkinkan pinjaman online atau offline memiliki karakteristik konvensional dan berbasis syariah.

“Kami mengartikan semangat MUI kaitan dengan praktik yang diharamkan yang selama ini dilakukan oleh pinjol ilegal dan sudah menjadi perhatian juga Bapak Presiden yang meminta OJK bersama kementerian dan kepolisian untuk memberantas praktik suku bunga yang mencekik dan debt collector yang melanggar hukum,” kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (13/11).

Pihak kepolisian dinilai OJK sudah proaktif membongkar akar masalah pinjol dan melakukan tindakan represif hukum. OJK juga sudah berbicara denga AFPI yang akhirnya mereka bersepakat pinjol menekan suku bunga lebih rendah 50% dari sebelumnya dan saat ini OJK sedang menyiapkan penataan ulang ekosistem pinjol, mulai dari permodalan, fit and proper, manajemen risiko dan lain sebagainya.

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka mempercepat proses kemandirian dan meningkatkan kuantitas berita yang ditayangkan di portal kesayangan Anda ini, kami mengharapkan kesedian Anda untuk berdonasi melalui:

Bank Syariah Indonesia (dahulu Bank Syariah Mandiri): (451) 703 908 1002

Terima kasih atas perhatiannya, sekecil apapun perhatian Anda, pasti kami hargai. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply