2 BPD syariah bergabung menjadi penyalur dana FLPP 2021

Delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebagai bank pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk gelombang ke-2 tahun 2021 pada Selasa (19/1) melalui virtual. Dua di antaranya merupakan BPD syariah, yakni BPD Sulselbar Syariah dan BPD Jateng Syariah.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan, dengan target sebesar 157.000 unit yang dibebankan kepada PPDPP pada 2021, bukan berarti yang dikejar hanya masalah kuantitas, tetapi justru pemerintah semakin konsen terhadap kualitas bangunan dan hal ini wajib dikawal oleh perbankan.

“Bank pelaksana harus memastikan kualitas bangunan perumahan harus terjaga sesuai dengan peraturan menteri teknis terkait. Terkait dengan bencana yang terjadi yang juga melibatkan rumah subsidi maka ada informasi yang tidak sampai ke pemerintah daerah selaku pemberi izin pendirian bangunan. Sesuai aturan yang ada, lingkungan perumahan yang berada di atas lahan yang berkontur tidak diizinkan untuk dibangun. Dalam hal ini, bank pelaksana sangat berperan untuk memastikan pemantauan di lingkungan IMB,” papar Arief Sabaruddin seperti dilansir ppdpp.id, Rabu (20/1).

Untuk mengantisipasi hal itu, PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP akan mencoba menambahkan fitur terkait dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang alias SiKumbang yang memperlihatkan daerah-daerah yang rawan longsor dengan tujuan untuk mempermudah bank pelaksana dalam melakukan pemantauan.

Kondisi Covid-19 yang masih melanda tanah air, maka Direktur Utama PPDPP memastikan, harga rumah FLPP untuk 2021 tidak akan mengalami kenaikan dan tetap menggunakan harga rumah pada 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, dengan lima kelompok wilayah persebaran rumah.

“Dengan tidak naiknya harga rumah FLPP 2021, maka diperkirakan capaian realisasi FLPP akan melebihi target yang ditetapkan. Sekitar 170.000 unit rumah diperkirakan bisa tercapai,” ujar Arief demikian Arief Sabaruddin disapa optimis.

Terkait dengan hal ini, disarankan kepada pengembang perumahan subsidi untuk mengurangi atau menghilangkan bangunan yang sifatnya kosmetik sehingga beban harga akan berkurang. “Prioritaskan konstruksi yang berperan penting untuk bangunan rumah. Jika sudah terlalu banyak aksesoris, berarti bisa dikategorikan rumah komersil. Dan dipastikan bank pelaksana bisa mengomunikasikan dengan pengembang,” ungkapnya menambahkan.

Sebelumnya, bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 18 Desember 2020, secara serentak 30 bank pelaksana melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, baik secara langsung di lokasi dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Beberapa bank syariah yang ikut menandatangani kerja sama itu, yakni Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel Syariah, dan BPD Jambi Syariah.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply