OJK sempurnakan POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka mengakomodir perkembangan industri pasar modal syariah saat ini dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal. Antara lain penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi Ahli Syariah Pasar Modal. Di mana Ahli Syariah Pasar Modal perlu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pasar modal.

Berikut pokok-pokok ketentuan dalam POJK Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal seperti yang dilansir dari ojk.go.id:

1. Pengertian ASPM, yaitu orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

2. ASPM wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi, antara lain:
a. cakap melakukan perbuatan hukum;
b. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
c. dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah;
d. memiliki pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat; dan
e. memiliki sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di OJK.

3. ASPM mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

4. ASPM wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

5. ASPM wajib menyampaikan laporan ke OJK, yang terdiri dari laporan perubahan data dan laporan kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ASPM wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

6. ASPM dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara disertai dengan alasannya.

7. Ketentuan mengenai rangkap jabatan ASPM, yang mengatur bahwa:
a. ASPM yang melakukan kegiatan sebagai anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh OJK; dan
b. ASPM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal di mana ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply