
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Luky Alfirman menyampaikan, pemerintah mengalokasikan dana APBN melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Proyek untuk pembangunan di berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan. Hal tersebut diungkapkan dalam soft launching pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Terintegrasi di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Jumat (26/11).
“Instrumen SBSN Proyek ini adalah salah satu instrumen inovasi dari Kementerian Keuangan, bagaimana kita mencari sumber pembiayaan untuk mendukung APBN, termasuk untuk sektor pendidikan,” ujar Dirjen PPR, seperti dilansir dari kemenkeu.go.id.
Pembangunan gedung laboratorium kesehatan tersebut pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp99,94 miliar.
“Pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha ini, merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan,” kata Dirjen PPR.
Lebih lanjut, Dirjen PPR menyampaikan alokasi sukuk proyek untuk Provinsi Bali sudah dimulai dilakukan sejak 2016 dan trennya semakin meningkat. Untuk 2021, nilainya sebesar Rp362,16 miliar dan 2022 kembali meningkat sebesar Rp409,8 miliar.
“Total alokasi sukuk proyek untuk Provinsi Bali dari 2016 hingga 2022 mencapai Rp1,68 triliun,” kata Dirjen PPR.
Selain untuk pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha, SBSN Proyek di Provinsi Bali digunakan untuk pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Mengwitani-Singaraja yang dibiayai melalui Multi Years Contract (MYC) senilai Rp308,15 miliar. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk mengurangi waktu tempuh dari Kota Denpasar menuju Kota Singaraja sehingga diharapkan dapat mempercepat perkembangan perekonomian di wilayah Bali.
Berbagai proyek strategis, baik di sektor infrastruktur, transportasi, hingga pendidikan, telah dihasilkan dari proyek SBSN dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sampai dengan 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia.
“Kita sudah melakukan SBSN Proyek itu sejak 2013. Kita telah membangun Indonesia sebanyak kurang lebih 3.447 proyek nilainya kurang lebih Rp145,8 triliun selama delapan tahun,” ujar Dirjen PPR.
Pembiayaan proyek-proyek atau kegiatan prioritas melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Harapannya, seluruh K/L pelaksana proyek SBSN dapat terus menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat dari aset negara yang berasal dari investasi masyarakat melalui SBSN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Dalam rangka mempercepat proses kemandirian dan meningkatkan kuantitas berita yang ditayangkan di portal kesayangan Anda ini, kami mengharapkan kesedian Anda untuk berdonasi melalui:
Bank Syariah Indonesia (dahulu Bank Syariah Mandiri): (451) 703 908 1002
Terima kasih atas perhatiannya, sekecil apapun perhatian Anda, pasti kami hargai. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Related Posts
OJK tetapkan saham Widiant Jaya Krenindo sebagai efek syariah
Saham PT Carsurin Tbk jadi efek syariah
OJK tetapkan saham Arsy Buana Travelindo sebagai efek syariah
ICDX fasilitasi transaksi perdagangan komoditi syariah BSI dan Maybank Indonesia
Rencana lelang SBSN pada 4 April 2023, catat syarat dan ketentuannya
No Responses