KNEKS dan BPJPH fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK

Sertifikat Halal

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Fasilitasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil
di Jakarta (7/01/2021).

Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan melalui video conference ini, merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang dilaksanakan BPJPH dengan kementerian/lembaga, termasuk KNEKS, pada 13 Agustus 2020 sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan komunikasi dalam memfasilitasi sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.

Penandatanganan PKS akan dijadikan pedoman dan landasan kerja sama bagi KNEKS dan BPJPH dalam menyusun strategi, kebijakan, ataupun program kerja, dan bentuk kolaborasi lainnya dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal oleh usaha mikro dan kecil (UMK) serta, mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia secara luas.

Pada acara ini turut hadir Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sukoso dan Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, yang memberikan sambutan dan arahan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedepannya.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menyampaikan sertifikasi halal UMK, merupakan salah satu bentuk penguatan ekosistem industri halal nasional, karena UMK memainkan peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa.

UMK memiliki peran strategis dalam menghidupkan perekonomian nasional serta memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Hal itu didukung oleh peran UMK terhadap penyerapan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, penggerak sektor-sektor industri nasional, dan memperkuat jaring pengaman ekonomi terutama bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi produktif.

“Perhatian terhadap pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil harus diperkuat. Di akhir 2020, pelaku usaha yang melakukan aplikasi permohonan sertifikasi halal mencapai 11.500 pelaku usaha. 3200 pelaku usaha diantaranya merupakan Usaha Mikro dan Kecil dari 20 provinsi di Indonesia, yang telah melakukan permohonan sertifikasi dalam rangka mendapatkan program pembiayaan sertifikasi halal Rp0 . Artinya, pelaku UMK tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal.” Jelas Kepala BPJPH  Sukoso, seperti dilansir knks.go.id.

Upaya fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang Undang Jaminan Halal No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019 yang lalu. Sehingga, pelaku usaha harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produknya dan proses produksinya memenuhi standar halal.

Ventje menambahkan guna merealisasikan implementasi jaminan produk halal di Indonesia diperlukan peran dan kerjasama yang kuat antara BPJPH dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Khususnya dalam merumuskan strategi program dan kebijakan guna membantu UMK dalam memenuhi standar halal dan melakukan sertifikasi halal. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat implementasi jaminan produk halal di Indonesia.

Adapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terdapat poin-poin yang menjadi garis besar pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal UMK, diantaranya: (1) Perencanaan dan penyusunan strategi penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; (2) Penyusunan ekosistem, grand design penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; (3) Pembuatan Masterplan Data, Digitalisasi dan Implementasi
Teknologi pada Sistem Jaminan Produk Halal; (4) Penguatan sinergi dan koordinasi penyelenggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta (5) Penyusunan dan pembuatan road map dan pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sementara Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar turut menyampaikan melalui perjanjian kerja sama ini KNEKS bersama dengan BPJPH, dan kementerian terkait lainnya mendorong implementasi jaminan halal di Indonesia terealisasi lebih kuat, terdigitalisasi, dan naik kelas. Sehingga, pengembangan industri halal yang komprehensif dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional dapat terwujud.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply