Tunis dan Pakistan jajaki kerja sama produk halal dengan Indonesia

Ilustrasi sertifikat halal. Foto opindia.com

Tunis dan Pakistan melakukan penjajakan kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan pemerintah Indonesia. Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi virtual antara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis dan Kedutaan Besar Pakistan di Indonesia, yang secara terpisah diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Turut hadir pada pertemuan itu Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) Kementerian Industri Tunis.

Melalui kedua pertemuan virtual tersebut, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tunis Ikrar Nusa Bhakti dan Menteri Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta Fouzia Perveen Chaudhry, keduanya mengungkapkan harapan yang sama agar pertemuan bilateral dengan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan Indonesia. Pertemuan itu secara khusus juga diharapkan menjadi awal yang baik bagi kerja sama di sektor produk halal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, menyampaikan, inisiasi untuk melakukan kerja sama Jaminan Produk Halal kedua negara dengan Indonesia adalah langkah yang tepat, mengingat regulasi mengamanatkan agar kerja sama internasional JPH dilaksanakan atas adanya perjanjian di antara kedua negara.

“Kami berharap agar kerja sama Jaminan Produk Halal kedua negara dapat dilaksanakan dengan adanya payung kerja sama kedua pemerintah melalui perjanjian Government to Government antara kedua negara.” kata Mastuki  seperti dilansir dari halal.go.id.

Lebih lanjut, Mastuki menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, kerja sama internasional JPH tersebut dapat dilakukan di antara kedua negara dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal.

“Sebagaimana diatur di dalam PP 39/2021 tersebut, kerja sama internasional dalam pengembangan JPH meliputi pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana JPH. Kerja sama ini dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat.” imbuh Mastuki menerangkan.

Sedangkan kerja sama internasional dalam penilaian sesesuaian meliputi saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Kerja sama ini berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat.

Adapun kerja sama internasional dalam pengakuan sertifikat halal merupakan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal yang dilakukan BPJPH dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.

“Namun apabila di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal ke BPJPH.” tambah Mastuki.

Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH, Siti Aminah, menambahkan bahwa saat ini sejumlah negara juga tengah berkoordinasi dengan BPJPH untuk mempersiapkan kerja sama JPH. Selain itu, BPJPH juga telah menerima permohonan kerja sama dari berbagai lembaga halal luar negeri. Penyiapan kerja sama internasional ini dilakukan BPJPH dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.

“Dengan adanya kerja sama G-to-G antara kedua negara, maka kerja sama BPJPH dengan lembaga halal luar negeri dapat dilangsungkan. Namun apabila di negara setempat tidak ada lembaga halal luar negeri, maka pelaku usaha dapat melakukan sertifikasi halal secara langsung ke BPJPH.” kata Siti Aminah.

Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJPH, lembaga halal di luar negeri harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, lembaga tersebut haru memiliki: (1) legalitas lembaga dan struktur orgaisasi; (2) daftar dewan syariah/ulama; (3) daftar auditor halal dan biografinya; (4) ruang lingkup inspeksi produk halal berdasarkan kompetensi dan penilaiain akreditasi kesesuaian halal; (5) bukti pengakuan negara setempat tentang keberadaan lembaga halal; (6) bukti pengakuan negara setempat sebagai lembaga keagamaan Islam; (7) rekomendasi dari KBRI di negara setempat; (8) bukti pengalaman kerja sama lembaga halal dengan berbagai negara/institusi; (9) bukti sertifikat halal yang dikeluarkan dan masih berlaku; (10) bukti akreditasi dari Badan Standar Nasional (ISO 17065 dan ketentuan syariah); dan (11) bukti memiliki laboratorium atau kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi oleh ISO 17025 dan memiliki alat PCR untuk identifikasi DNA dan gas chromatography (GC) untuk penentuan kadar etanol.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Direktur INNOPRI Inès Barhoumi, Koordinator Bidang Kerja Sama JPH Subandriyah, serta para fungsional di BPJPH. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk dilanjutkan dengan pembahasan draf MoU kerja sama oleh tim teknis dari masing-masing negara.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply