Indonesia dan Argentina secara resmi menjalin kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kedua negara tentang Kerja Sama Jaminan Kualitas Produk Halal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional dan Kepercayaan Republik Argentina.
MoU ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Argentina untuk Indonesia Gustavo Arturo Torres, disaksikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Penandatanganan dilakukan dalam forum “Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum 2021, di Jakarta. Forum dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan dihadiri secara virtual oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Hadir pula secara virtual Menteri Luar Negeri Brazil Carlos Alberto Franca dan Menteri Luar Negeri Guatemala Pedro Brollo Vila.
“Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, saya menyambut gembira penandatanganan MoU Kerja sama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Argentina yang dilaksanakan pada forum INA-LAC tahun ini,” ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (14/10).
“Argentina adalah negara kedua setelah Chile untuk merealisasikan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Indonesia.” imbuh Menag, seperti dilansir dari halal.go.id.
Disampaikan Menag, Kementerian Agama terus mendukung kerjasama produk halal di tingkat global. Sebab, pemerintah Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan sinergi antar seluruh stakeholders di tingkat global.
Menag Yaqut juga menyampaikan harapannya agar kerja sama tersebut berimplikasi pada peningkatan peran Indonesia dan Argentina di kancah perdagangan produk halal dunia.
“MoU bilateral ini diharapkan akan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Argentina dan semakin meningkatkan peran kedua negara di pasar global industri halal.” lanjut Menag.
Menag juga memastikan bahwa penandatanganan MoU harus dilanjutkan dengan proses teknis secara lebih lanjut, seperti dilakukannya Mutual Recognition Agreement atau MRA di antara kedua negara.
Seiring perkembangan industri produk halal yang terus meningkat secara global, lanjut Menag, Kementerian Agama melalui BPJPH juga telah menerima proposal permohonan kerja sama dari berbagai negara.
“Terlebih, kami juga telah menotifikasi forum WTO terkait kebijakan dan komitmen Indonesia dalam Jaminan Kualitas Produk Halal, dan berharap agar para negara anggota secara bergandengan tangan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam urusan perdagangan dunia.” kata Menag.
Lebih lanjut Menag Yaqut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengupayakan proses bisnis sertifikasi halal menjadi lebih mudah, lebih simpel, dan lebih aman. Hal itu dilakukan dengan diterbitkannya regulasi JPH yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, industri, dan juga pelaku usaha.
“Di level domestik, kami telah membangun ekosistem halal melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder. Seperti universitas, BUMN, BUMD, Kementerian, ormas Islam, sektor swasta, termasuk sejumlah platform digital atau startup.” terang Menag.
“Saya berharap kerja sama di antara kedua negara akan juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan masyarakat kita. Semoga Tuhan meridoi upaya kita,” pungkas Menag.
No Responses