Pemkot Banda Aceh optimalkan lembaga keuangan mikro syariah

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman

Pemkot Banda Aceh mengoptimalkan keberadaan PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS) -lembaga keuangan mikro milik pemkot. Tujuan utamanya pendirian MMS ini guna menghidupkan UMKM dengan memberi pembiayaan secara mudah, cepat, dan berkah, sekaligus memberantas praktik rente di Banda Aceh.

Bantuan modal mulai dari Rp500.000 hingga Rp5 juta pun terus disalurkan kepada pengusaha kecil, termasuk pedagang asongan dan pedagang kaki lima.

“Totalnya kini sudah 7.043 nasabah yang dibantu dengan jumlah pembiayaan Rp 17 miliar lebih sedari 2018 –include selama Covid-19,” ungkap Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, seperti dilansir bandaacehkota.go.id.

Hasilnya, walau di tengah situasi pandemi, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian kota terus tumbuh dan berkembang hingga mencapai 15.107 unit usaha pada 2020. “Selain bantuan permodalan, kami juga rutin membantu peralatan dan perlengkapan kerja, hingga pelatihan skill,” ungkapnya lagi.

Seiring-sejalan, upaya pemberantasan rentenir pun berbuah manis. “Ketergantungan pedagang di lima pasar besar di Banda Aceh hanya tinggal dua persen saja. Jauh menurun dibanding sebelum ada MMS 80% dan pada tahun kedua operasionalnya 14%. Genderang perang terhadap rentenir terus kami tabuh, karena selain mencekik leher masyarakat, juga jelas bertentangan dengan syariat Islam.”

Hal positif lainnya, angka kemiskinan di Banda Aceh terus menurun. Dari 7,44% pada 2017 menjadi 7,22% pada 2019, “Hingga saat pandemi pada 2020 pun tetap turun menjadi 6,90%. Begitu juga dengan angka pengangguran yang hanya tersisa 6,92%. IPM Banda Aceh pun terus naik menjadi 85,41 poin. Ini terbaik kedua nasional setelah Yogyakarta,” ujarnya.

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik sangat mengapresiasi dan memuji terobosan yang dilakukan Aminullah selama pandemi Covid-19. “Inovasi Pak Wali Kota sudah bagus karena ada relevansi antara kebijakan nasional dan Aceh yang menerapkan syariat Islam,” katanya.

Apresiasi senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy. “Saya angkat dua jempol untuk Pak Wali yang berjuang bebaskan warganya dari rentenir. Selama ini akses permodalan menjadi salah satu kendala perekonomian kita. Jika kebijakan Pak Wali diteruskan ke level provinsi atau nasional, bisa-bisa meraih nobel seperti M Yunus dari Bangladesh,” ujarnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses