Pemerintah percepat terciptanya ekosistem halal

Sertifikat Halal

Perkembangan industri halal secara global mengalami kemajuan yang sangat pesat mulai dari industri keuangan, merambah hingga ke industri lainnya seperti industri makanan halal, kosmetik, pariwisata, dan sebagainya. Banyak negara menjadikan prospek industri halal sebagai-line bisnis untuk ke depannya.

Dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI), saat ini Indonesia menempati urutan ke-4 dari 73 negara yang mendukung para pengusaha dalam menjalankan prinsip ekonomi yang islami. Indikator tersebut berdasarkan kriteria untuk mengatasi kebutuhan perdagangan global yang substansial khususnya produk halal, serta peluang dalam industri wisata syariah.

Unit Pengumpul Zakat Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (UPZ Kemenko PMK) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan sosialisasi pengolahan produk halal kepada sejumlah UMKM.

Ketua Unit Pengumpul Zakat selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Aris Darmansyah berharap, dengan adanya sosialisasi penerapan jaminan produk halal dapat mempercepat terciptanya ekosistem halal di Indonesia dan melakukan edukasi serta advokasi kepada pelaku UMKM untuk memahami standarisasi kehalalan produk.

“Adanya sosialisasi ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta saya berharap dapat mempercepat terciptanya ekosistem produk halal di Indonesia dan para pelaku UMKM dapat memahami secara konkrit bagaimana bahan baku maupun proses produksinya sesuai dengan standarisasi kehalalan,” ujarnya saat menjadi keynote speech dalam Sosialisasi Pengolahan Produk Halal secara daring, Selasa (6/4).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Guru Besar Nutrigenomic dan Produk Halal, Universitas Brawijaya Sukoso menjelaskan tujuan dari adanya sertifikasi produk halal untuk memberikan kenyamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam menjual dan memproduksinya.

“Sertifikasi produk halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal,” terangnya.

Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Lutfi Hamid menjelaskan proses untuk memperoleh sertifikat halal mulai dari tahap pengajuan hingga ke tahap penerbitan sertifikat.

“Untuk memperoleh sertifikat halal ini para pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada BPJPH, selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang diajukan. Setelah itu, dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian diserahkan kepada MUI supaya diselenggarakannya sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk,” jelasnya seperti lansir dari kemenkopmk.go.id.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply