Ini strategi BPJPH untuk percepat sertifikasi halal kepada 13 juta UMK

Ilustrasi sertifikat halal. Foto opindia.com

Sekretaris  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Arfi Hatim mengatakan, mewujudkan hub global halal, merupakan satu program kolaborasi dan sinergisitas bersama kementerian/lembaga, ormas, asosisiasi, marketplace, digital patform dan stakeholders lainnya.

“Dari sisi regulasi secara teknis, BPJPH sudah mempunyai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Ini semata-mata menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan stakeholders produk-produk apa saja yang harus bersertifikasi halal,” terang dia pada diskusi daring yang membahas “Solusi Mengurus Perizinan Ekspor, Legalitas, Sertifikasi dan Standardisasi UMKM Halal (global halal hub)” 2021 yang ditayangkan di kanal GeTI TV.

Dia mengaku, BPJPH telah memiliki estimasi jumlah usaha menengah dan kecil (UMK) seluruh Indonesia yang wajib bersertifikat halal, yakni mencapai 13.250.584 UMK. Banyaknya jumlah UMK tersebut, menjadi tantangan tersendiri bagi BPJPH untuk mencapai target.

Apabila melakukan dengan cara biasa, akan sulit untuk dipenuhi. Makanya BPJPH pada tahun depan melakukan upaya konkret dengan mengembangkan dan melakukan percepatan proses sertifikasi halal berbasis digital.

“Tidak hanya melalui aplikasi yang sudah dimiliki yakni, Sihalal. Tetapi juga aplikasi ini akan terkoneksi dengan kementerian/lembaga terkait. Termasuk juga platform digital/market place, sebagai pintu masuk pendaftaran sertifikat halal,” jelas dia.

Sistem BPJPH juga sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) BKPM. Untuk usaha mikro kecil (UMK) risiko rendah, NIB (nomor induk berusaha) berlaku sebagai perizinan tunggal bagi SNI juga pernyataan jaminan produk halal. Sesuai amanat regulasi, proses sertifikasi halal memakan waktu 21 hari, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. 

Integrasi sistem juga dilakukan dengan aktor utama sertifikasi produk halal, seperti lembaga pemeriksa halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum akhir tahun ini, integrasi tersebut sudah bisa dilakukan.

Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, atas inisiasi KNEKS, BPJPH secara aktif melakukan kodifikasi produk halal. Khususnya untuk transaksi ekspor dan impor produk halal.

Integrasi sistem halal dalam pencatatan produk halal ini meliput, BPJPH bersama dengan Lembaga National Single Window (LNSW), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan KNEKS dalam membangun integrasi sistem.

“Integrasi sistem dilakukan untuk melakukan pencatatan produk bersertifikasi halal yang dilaksanakan BPJPH, LNSW, DJBC dan KNEKS,” terang dia.

Integrasi sistem informasi melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dalam pencatatan, notifikasi, dan pengawasan produk bersertifikasi halal secara berkesinambungan dan saling terkait, antara satu proses dengan yang lain. Untuk itu, dilakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap pengembangan integrasi sistem informasi dalam pencatatan produk bersertifikat halal.

“Integrasi sistem semata-mata untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Termasuk juga integrasi secara sistem dengan market place. Market place punya binaan, merchant, dan konsumen tersendiri. Sehingga memudahkan kami untuk mempercepat target. Kalau tahun depan kami ditargetkan sertifikasi halal 2 juta UKM, tentunya harus melakukan berbagai upaya ekstra dan ini harus berbasis elektronik,” papar dia.

Sementara Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati menjelaskan prinsip sertifikasi halal. Yakni, memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah halal, memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik yang berasal dari peralatan produksi, pekerja maupun lingkungan produksi. Serta memastikan bahwa proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMK mengenai hal ini, yakni pembiayaan yang memberatkan pelaku usaha.

“Alhamdulillah sudah ada regulasi mengenai UMK tidak dikenakan biaya dalam proses sertifikasi (0 rupiah),” kata dia.

Masalah lain terkait pemahaman tentang halal dan thayib dan sertikasi halal yang masih kurang. Sehingga perlu ada pemberdayaan bahkan pendampingan sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan oleh dinas terkait, pusat kajian halal, perguruan tinggi, ormas Islam dan sebagainya. Makanya perlu dilakukan bimbingan teknis sebelum melakukan proses audit.

Lainnya terkait dengan kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kehalalan bahan yang digunakan, karena UKM membeli bahan dalam jumlah kecil ,sehingga rawan penipuan.

“Ini juga perlu kerja sama melalui asosiasi, koperasi dan sebagainya,” ucap dia.

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka mempercepat proses kemandirian dan meningkatkan kuantitas berita yang ditayangkan di portal kesayangan Anda ini, kami mengharapkan kesedian Anda untuk berdonasi melalui:

Bank Syariah Indonesia (dahulu Bank Syariah Mandiri): (451) 703 908 1002

Terima kasih atas perhatiannya, sekecil apapun perhatian Anda, pasti kami hargai. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses