BPJPH ratifikasi sistem jaminan produk halal

Ilustrasi sertifikat halal. Foto opindia.com

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan meratifikasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pernyataan itu dikemukakan oleh Plt. Kepala BPJPH, Mastuki pada rapat kordinasi bersama pimpinan Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN-MUI) di Bogor, Selasa (30/3).

Ratifikasi yang dimaksud adalah proses adopsi atau adaptasi dokumen sistem jaminan halal atau halal assurance system (HAS) yang telah berlaku dan selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Dokumen ini rencananya akan diserahkan oleh LPPOM dan DHN MUI kepada BPJPH untuk digunakan sebagai standar jaminan produk halal di Indonesia.

“Jadi maksudnya begini. Pimpinan DHN MUI berniat memberikan dokumen sistem jaminan halal (SJH) atau HAS kepada BPJPH. Ini kan gayung bersambut. Daripada BPJPH menyusun lagi SJH yang butuh waktu lama dan diskusi panjang dengan berbagai lembaga/instansi, kenapa tidak mengadopsi saja SJH yang sudah ada. Itu alasannya”, terang Mastuki seperti dilansir dari halal.go.id.

“Saya menyebutkan dalam perjanjian hukum ada istilah ratifikasi. Mungkin bisa digunakan. Maksudnya adopsi dan adaptasi dokumen yang sudah ada menjadi dokumen baru yang akan diberlakukan secara nasional. Milik bersama. Produk hukum baru. Bisa dijadikan pedoman oleh semua pemangku kepentingan halal,” tambahnya.

Mastuki yang juga mantan Kepala Biro Humas Kemenag ini menekankan, dalam proses adopsi dan adaptasi dokumen SJH itu pihaknya akan mengkaji kembali bersama pihak-pihak yang kompeten. Itu dilakukan agar proses ratifikasi  sesuai dengan regulasi halal terbaru. Di samping menyesuaikan dengan perkembangan zaman, standar halal, dan isu halal yang terjadi di level nasional maupun global.

“Dalam regulasi kita mengenal istilah sistem jaminan produk halal atau SJPH. Sementara dokumen LPPOM MUI bernama sistem jaminan halal atau HAS-23000. Selain itu, di PP 39 tahun 2021 ada banyak pengaturan baru terkait standar halal. Misalnya standar halal pernyataan pelaku UMK, yang familiar disebut halal self declare. Belum lagi standar kompetensi pendampingan halal, kerjasama lembaga halal luar negeri, dan sebagainya. Jadi dokumen itu perlu penyesuaian, atau dikaji ulang,” imbuhnya.

Rapat kordinasi BPJPH dan DHN MUI dihadiri oleh Wakil Ketua DHN-MUI Nadraruzzaman Hosen, Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Halal Siti Aminah, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal Sri Ilham Lubis, pimpinan LPPOM MUI, dan pimpinan Komisi Fatwa MUI. 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply