Anggito Abimanyu jelaskan penghasilan BPKH yang dikecualikan dari objek PPh

Badan Pengelola Keuangan Haji
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjelaskan, PMK 18/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya pada pasal 45 menjelaskan, adanya pengecualian pajak BPKH. Hal itu dinilainya, merupakan lompatan besar sekali bagi BPKH, perbankan syariah, dan perusahaan manajer Investasi.
 
Berikut penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh:
 
– Imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank di indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
 
– Imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), SBSN yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia.
 
– Dividen yang berasal dari dalam maupun luar negeri atau penghasilan lain, berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan 0% dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri.
 
– Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolekif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur dan atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis
 
– Penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
“Pengecualian pajak pada BPKH berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, peningkatan likuiditas bank syariah (BPS-BPIH) dan bisnis investasi syariah, peningkatan kegiatan ekonomi disebabkan peningkatan jumlah kas haji yang bisa diinvestasikan dan atau ditempatkan pada instrumen berbasis syariah. Dan artinya bank syariah perlu reorientasi kepada investasi berbasis syariah,” papar dia dalam webinar yang diadakan pada 10 Maret.
 
Sementara Wakil Direktur Utama II Bank Syariah Indonesia Abdullah Firman Wibowo mengakui, dampak aturan ini tidak hanya kepada bank tetapi juga bagi masyarakat yang hendak naik haji.
 
“Tentu kami mendukung dengan adanya insentif pajak ini. Ini akan berdampak pada semuanya. pada BPKH bisa meningkatkan yield sehingga meringankan dana subsidi. Masyarakat akan menerima kenaikkan manfaat haji. Bank akan lebih efisien dalam mengelola dana,” tutur dia.
 
 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply