Mengembangkan industri pariwisata ramah muslim

Menurut  Global Islamic Economy Indicator Report 2020, pengeluaran muslim untuk perjalanan meningkat 2,7% pada 2019 dari US$189 miliar menjadi US$194 miliar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar menempati peringkat tiga negara teratas berdasarkan pembelanjaan. Namun, karena dampak buruk dari krisis Covid-19, pengeluaran konsumen muslim untuk perjalanan diperkirakan turun 70% menjadi US$58 miliar pada 2020.

The UN World Tourism Organisation (UNWTO) memperkirakan industri pariwisata kehilangan total US$320 miliar hanya dalam lima bulan-antara Januari dan Mei 2020. Sementara  The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan kerugian US$2,2 triliun untuk industri pariwisata pada 2020.

Sementara seluruh dunia mengharapkan vaksin Covid-19 sebagai solusi yang ampuh, banyak negara telah memulai persiapan strategis agar industri pariwisata mereka pulih, termasuk pariwisata ramah muslim.

Secara umum, wisata ramah muslim tidak berbeda dengan wisata halal, wisata islami atau wisata syariah. Namun, di beberapa negara, pelaku pariwisata lebih memilih istilah “ramah muslim” daripada yang lain. Pariwisata ramah muslim diartikan sebagai jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam. Dalam keramahan muslim, disarankan agar semua pengembangan produk dan upaya pemasaran dirancang untuk dan diarahkan pada muslim.

Industri ramah muslim mencakup layanan perhotelan, maskapai penerbangan, dan layanan makanan. Ini merupakan produk pariwisata baru yang berkembang pesat dalam industri pariwisata ramah muslim.

Jika Indonesia juga berminat mengembangkan pariwisata ramah muslim, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah mengembangkan kerangka kerja nasional. Pasalnya, pada kenyataannya sudah banyak keluhan konsumen terkait layanan perhotelan. Termasuk iklan yang menyesatkan, paket liburan penipuan, persyaratan kontrak yang tidak adil, informasi yang tidak diungkapkan, layanan berkualitas rendah dan tidak efisien dan sebagainya.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memeriksa masalah ini dari perspektif konsumen untuk memastikan bahwa layanan perhotelan yang ramah muslim, adalah layanan yang ramah konsumen dan bebas dari masalah tersebut. Dalam melakukan itu, perlu dipastikan konsumen dilindungi secara memadai oleh peraturan hukum dan administratif.

Pada 2012, saya dan tim mempelajari kerangka kerja pariwisata ramah muslim di Malaysia. Ditemukan bahwa untuk memastikan keberlanjutan pariwisata ramah muslim, beberapa masalah perlu ditangani-perlunya kerangka hukum dan administrasi yang terkait dengan layanan perhotelan ramah muslim secara umum; efektivitas manajemen dan administrasi hukum yang terkait dengan layanan perhotelan; dan perlindungan hukum terkait dengan keterlibatan industri pariwisata dalam pariwisata ramah muslim dan perhotelan untuk memastikan keberlanjutannya dan kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan multinasional.

Kami percaya bahwa pariwisata terus memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia untuk mendorong negara ini menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Di Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat ke-10 sebagai negara yang paling banyak dikunjungi dalam UNWTO’s Tourism Highlights Edisi 2019. dengan 15,5 juta kedatangan turis internasional pada 2019. Wisatawan muslim mencapai sekitar 20% dari total turis yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Pada 2018, negara itu menarik sekitar tiga juta pelancong Muslim, menyumbang US$3,9 miliar bagi perekonomian.

Layanan perhotelan dan pariwisata ramah muslim adalah segmen hasil tinggi yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia.

Ketersediaan makanan halal, keberadaan masjid dan musala di tempat umum, kawasan belanja bebas pajak dan suasana ramah muslim belum cukup untuk menopang tumbuh kembangnya pelayanan perhotelan ramah muslim di Indonesia. Dalam jangka panjang, ini harus menjadi industri yang diatur dengan ketat yang mampu menetapkan standar global.

Meskipun hampir tidak mungkin untuk memiliki sistem yang sangat mudah dikenali, seperangkat undang-undang, peraturan dan mekanisme administratif perlu dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutannya. Misalnya, definisi dan terminologi yang tepat yang mengelilingi industri sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahpahaman di antara konsumen.

Untuk lebih mendukung industri dan untuk menghindari penipuan konsumen, fasilitas dan layanan yang umumnya terkait dengan industri, seperti zona khusus untuk hiburan dan kebugaran, harus didaftarkan dan diatur dengan benar.

Ini harus menjadi persyaratan bahwa program pelatihan khusus dirancang untuk pemandu wisata e-muslim. Demikian pula, setiap spa kesehatan dan kebugaran yang mengklaim ramah muslim harus terdaftar secara hukum dan disertifikasi oleh otoritas terkait.

Sumber: phnompenhpost.com

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply